JAILOLO, Teluknews – Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Barat (Halbar) Djufri Muhamad pertanyakan kejelasan pembayaran dana bagi hasil (DBH) untuk Pemkab Halmahera Barat.
Djufri mengatakan ini saat memberi sambutan pada peresmian Gudang Logistik PMI Maluku Utara yang dihadiri pelaksana tugas Gubernur Maluku Utara M. Ali Yasin Ali.
Djufri mengatakan Halmahera Barat (Halbar) seolah dianaktirikan. Kendati mengklaim begitu, politikus NasDem ini tahu betul dan sadar akan kondisi keuangan Pemprov Maluku Utara.
“Walaupun pemerintah provinsi mengalami permasalahan kondisi keuangan, saya berharap beberapa bulan ke depan pak Plt gubernur agar segera perintahkan BPKAD secepatnya mencairkan DBH 2023 untuk Halmahera Barat,” ucap Djufri dalam sambutannya, Kamis (1/2).
Plt. Gubernur Maluku Utara M. Ali Yasin Ali menjelaskan, pemprov sudah menelusuri kendala pembayaran DBH sampai ke Kementrian Keuangan. Bahwa anggaran untuk DBH kabupaten kota semuanya sudah dititip ke Bank Indonesia.
Keseluruhan DBH provinsi dan 10 kabupaten kota, totalnya mencapai lebih dari Rp 446 miliar. Khusus untuk Halmahera Barat, senilai Rp 57 miliar.
Menurut Al Yasin, DBH boleh dibayarkan kalau pemprov sudah mendapat pemasukan dana. Pembayaran DHB, kata dia, dibayarkan paling lambat Maret 2024.
“Insa Allah Maret DBH sudah bisa cair. Saat ini Kepala BPKAD Ahmad Purbaya sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait DBH yang tertunda pembayarannya,” katanya.
“Pak Kaban Ahmad Purbaya sementara melakukan proses pencairan di Bank Indonesia di Jakarta, dan jika sudah selesai, setelah itu baru dibagi-bagi di kabupaten/kota sesuai dengan presentase yang sudah dihitung dari pusat,” sambungnya.
Utang Jadi Pemicu
Al Yasin menduga faktor pemicu mengapa DBH belum terbayarkan itu salah satunya disebabkan banyak utang pemprov. Total utang pemrov tercatat mencapai Rp 700 miliar.
“Sejak saya diberi tugas sebagai plt gubernur itu, utang pemprov di atas Rp 700 miliar lebih,” ungkapnya.
Untuk mengatasi utang yang terbilang besar tersebit, Al Yasin mengaku sudah mencari skema pembayaran. Salah satunya melakukan rapat bersama jajaran OPD agar supaya fokus membayar semua utang pemprov pada 2024.
“Sudah buat rapat bersama semua OPD. Menyatakan tahun 2024 kita harus puasa dan fokus bayar utang pemerintah. Jadi tidak ada OPD yang kelola kegiatan fisik lagi. Jadi setiap OPD saya berikan anggaran Rp 200-250 juta untuk oprasional saja,” tandasnya. (Bur)
