TERNATE,Teluknews.com – Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba, secara resmi membuka Musyawara Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
Prmbukaan Musyawara Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, secara Virtual di Sahid Bella Hotel, Rabu (20/04), Gubernur AGK menyampaikan, berdasarkan tema Musrembang RKPD 2023 yakni “Mengakselerasi transformasi struktural untuk kemandirian dan daya saing” diarahkan pada 7 prioritas pembangunan, yaitu, Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, Penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi, Peningkatan keterpaduan dan kualitas pengembangan wilayah, Pemajuan kebudayaan dan penguatan harmoni sosial, Peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan Penguatan transformasi birokrasi dan inovasi pemerintahan daerah.
“Untuk mendukung pencapaian target pembangunan tersebut, belanja daerah tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp. 2,911 triliun, sehingga dari jumlah tersebut, porsi belanja modal ditargetkan sebesar 23,6 persen, belanja barang jasa untuk pembangunan sebesar 21,3 persen, belanja hibah dan bansos sebesar 7,2 persen, serta belanja transfer bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar 8,7persen,”ungkap AGK.
Gubernur dua periode ini menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut, pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2,914 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi sebesar 24,1 persen, pendapatan transfer 74,1 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,8 persen, maka dengan demikian postur anggaran 2023 dirancang surplus.
“Pada rangkaian Musrenbang hari ini, (kematin) kita juga akan diberikan penguatan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pencapaian RKP tahun 2023. Program dan kegiatan yang kita rencanakan harus saling bersinergi dengan sasaran yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah,”katanya.
Mantan anggota DPR RI ini menyatakan, sesuai jadwal perencanaan, pemprov akan mengikuti Musrenbang Nasional yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang, untuk membahas RKP khususnya berkaitan dengan prioritas nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara tahun 2023, olehnya itu kepada Perangkat Daerah untuk aktif dan intens berkoordinasi dalam musrenbangnas tersebut.
“Saya juga menyampaikan permohonan maaf jika kurang lebih 20 hari belum bisa beraktifitas di daerah. Saat ini saya masih menjalani masa pemulihan, insa Allah dalam waktu dekat ini saya sudah kembali ke daerah untuk melaksanakan tugas,”ujarnya.
Sementara Kepala Bappeda Malut, Salmin Janidi menjelaskan, dari hasil Musrembang RKPD yang dihadiri Bupati/Wali Kota dan seluruh Bappeda Kabupaten/Kota, ada sekitar 300 usulan lebih yang sudah final ditetapkan masuk dalam RKPD 2023, sehingga dari usulan tersebut akan dilihat lagi apakah usulan yang disampaikan Kabupaten/Kota bisa diakomodir atau tidak.
“Kalau usulan belum diakomodir, tentu ada persoalan, misalnya ada satu program kemudian menyangkut dengan lahan, tapi lahanya masih bermasalah, maka usulan tersebut belum bisa direalisasikan,”jelasnya.
Salmin menyatakan, jika usulan yang disampaikan oleh Kabupaten/kota, kemudian tidak ada masalah administrasi, maka usulan tersebut akan tetap dilaksanakan di tahun 2023, karena program prioritas yang diusulkan sudah tentu harus sinergi dengan program pemprov malut.
“Dari total usulan tersebut, proyeksi anggarn sebesar Rp2,9 triliun, sehingga kita akan finalkan lagi pada pembahasan APBD,”pungkasnya. (red/adv)
