SOFIFI, Teluknews – Pemprov dan BPK Maluku Utara (Malut) menggelar pertemuan pengelolaan manajemen aset di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Senin (29/1).
Pertemuan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara itu sebagai upaya mengoptimalisasi kualitas tata kelola aset daerah. Tatap muka dilakukan di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Gubernur Maluku Utara.
Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali dalam sambutannya menyampaikan, pada tatap muka ini, Pemprov dan BPK Malut membahas pengelolaan manajemen aset.
Sebab ini salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pengelolaan manajemen aset adalah melalui pengelolaan barang milik daerah atau BMD.
Optimalisasi tersebut termasuk mengumpulkan dan memberikan pelatihan kompetensi maupun pengembangan wawasan bagi para pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang.
“Pengelolaan BMD yang sedemikian besar dengan jumlah aset yang terus menerus bertambah, menjadikan saudara (pengelola BMD) memiliki peran yang signifikan dalam terciptanya pengelolaan BMD yang akuntabel,” ujarnya.
Supaya pengelolaan aset dilakukan secara baik, tertib, dan sistematis, sambung Al Yasin, pemerintah provinsi perlu menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan maupun mendorong optimalisasi pelaksanaan tata kelola aset daerah yang sesuai dengan peraturan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuannya agar laporan keuangan menuju terwujudnya good government atau pemerintahan yang baik.
“Sosialisasi pengelolaan manajemen aset ini akan mendorong terciptannya penatausahaan barang yang akuntabel dengan pengelola yang kompeten sebagai upaya Pemerintah Provinsi menuju laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan bersih dari praktik korupsi kedepannya,” ujarnya.
Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea mengungkapkan, pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara baik, tertib, dan sistematis.
“Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri, karena terjadi peningkatan nilai aset barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan,” katanya.
Menurut Marius, faktor utama penyebab lemahnya pengamanan aset barang milik daerah, adalah belum optimalnya pengelolaan aset.
Hal tersebut tidak terlepas dari belum adanya dukungan sistem database aset barang milik daerah yang terintegrasi. Terlebih lagi pengelolaan aset daerah pemerintahan menjadi salah satu faktor penilaian auditor eksternal BPK.
“Hal ini erat kaitannya dengan penilaian opini laporan keuangan daerah,” sambung Marinus. (red)
