Pembebasan Lahan Bandara Loleo Dikebut

- Jurnalis

Rabu, 15 Februari 2023 - 22:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

iLustrai

iLustrai

Sofifi, Teluknews.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menargetkan, pembebasan lahan untuk mega proyek pembangunan Bandara Loleo yang terletak di Desa Ake Tobololo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan akan rampung pada Februari tahun ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara, Adnan Hasanudin menyampaikan, untuk mengejar target tersebut, pihaknya harus menyiapkan peta bidang lahan yang sementara ini tengah disusun.

“Yang membuat kita agak kesulitan adalah pembuatan peta bidang, karena masing-masing pemilik tanah memiliki batas masing-masing, dan rata-rata berdomisili di Pulau Tidore, sehingga harus dipanggil satu per satu,” kata Adnan saat diwawancarai Haliyora, Selasa (14/2/2023).

Adnan menjelaskan, tugas dari Disperkim Malut sudah sangat jelas, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baca Juga :  Komitmen Wujudkan Program Halbar Religius, Wabup Salurkan Insentif Imam

“Jadi tugas Perkim hanya dua, yaitu perencanaan dan persiapan, sementara itu untuk pelaksanaan dan eksekusi merupakan tugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ketika kita sudah membuat semua peta bidang baru dokumen tersebut kita serahkan ke BPN untuk segera dilakukan pengukuran ulang,” terangnya.

Adnan menyebutkan, lahan dengan luasan 400 hektar untuk bandara baru di Maluku Utara ini tidak bisa dibayar sekaligus, namun dilakukan secara bertahap.

“Anggaran yang disiapkan Pemprov itu sebesar Rp 30 miliar di tahun 2023 ini. Dibayar secara bertahap, untuk tahap pertama seluas 5 hektar sesuai regulasi, karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh Pemprov melalui Perkim. Sisanya itu melalui Pertanahan akan tetapi anggarannya Pemprov yang tanggulangi,” papar Adnan.

Baca Juga :  Wagub Malut Resmi Serahkan Dokumen KUA-PPAS APBD 2024

Lanjutnya, hingga saat ini tercatat sudah sebanyak 200 orang pemilik lahan yang terdata dalam daftar pemilik lahan di lokasi bandara tersebut.

“Yang sudah tercover kurang lebih 200 orang, dan kemungkinan ada tambahan karena saat ini sudah mulai terbuka pada saat pembuatan peta bidang. Untuk harga tetap di angka Rp 23 ribu permeter, dan itu sudah kita sosialisasikan ke masyarakat,” tandas Adnan Hasanuddin. (Red)

Berita Terkait

Pertumbuhan Ekonomi di Halsel 23,95 Persen, Tertinggi Secara Nasional
20 Anggota DPRD Halsel ‘Menghilang’ Paripurna Pembentukan Pansus DOB Batal
Malaysia Buka Peluang Investasi di Halsel, Visi-Misi Agromaritim Jadi Tawaran Utama
Horeee!!, Gaji PPPK Tahap Satu Dibayar Bulan Juli
Enam Bulan Menghilang, Warga Jojame Minta Bupati Copot Pj Kades
Rp35 Miliar Untuk Pulau Obi, Didominasi Infrastruktur Pendidikan
Pulau Obi Dapat Kucuran APBD 2025 Rp17,5 Miliar
Jadi Peserta Proper Diklat PIM II, Sekda Halsel Dorong Program Digitalisasi Penataan Asset Daerah

Berita Terkait

Senin, 26 Mei 2025 - 18:41 WIB

Harita Nickel Buat Inovasi Pengelolaan Air Laut, Panen Hujan hingga Daur Ulang

Jumat, 2 Mei 2025 - 18:20 WIB

Inovasi Berbagai Program Lingkungan dan Sosial, Harita Nickel Sabet Indonesia CSR Award 2025

Senin, 6 Januari 2025 - 14:40 WIB

Wow! Majalah Nasional The ONE Magz Nobatkan Bupati Sula sebagai The Best One Inspiring Leaders

Jumat, 29 November 2024 - 11:43 WIB

Ini 7 Pesan Presiden Prabowo, Disampaikan Bupati Fifian di Upacara HUT KORPRI di Kepulauan Sula

Selasa, 3 September 2024 - 18:28 WIB

Wapres Ma’ruf Amin Bakal Resmikan Pasar Rakyat Jailolo

Jumat, 9 Agustus 2024 - 07:21 WIB

Wakil Presiden RI Berikan Penghargaan Universal Health Coverage ke Bupati Sula

Kamis, 1 Agustus 2024 - 16:04 WIB

Semester Pertama 2024, Penjualan Harita Nikel Tumbuh 25 Persen

Senin, 13 Mei 2024 - 11:56 WIB

Tanggapi Pernyataan Richard Lee, Zulafifi: Masih Banyak Polisi Baik

Berita Terbaru

Ilustrasi uang tunai.

Hukrim

BPK Temukan Belanja Rp15,4 Miliar di Empat OPD Tanpa SPJ

Kamis, 19 Jun 2025 - 16:17 WIB