MOROTAI,Teluknews.com-Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pulau Morotai yang dimpimpin oleh Arafik. M Rahmat mati suri. Pasalnya sejumlah persoalan guru tidak disuarakan PGRI, bahkan hari PGRI yang jatuh pada ini Rabu 25 November 2020, tapi tidak dirayakan.
Kondisi ini membuat Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Jonatan angkat bicara. Ia menilai PGRI Morotai saat ini hanya dijadikan sebagai alat politik.
“PGRI ini hanya dijadikan sebagai alat politik, itu yang saya lihat di Morotai,”ucapnya, Rabu (25/1).
Kata dia, persoalan korsial yang seharusnya disuarakan PGRI adalah sertifikasi guru triwulan III yang hingga saat ini belum terbayar.
Dikatakan, PGRI dijadikan sebagai alat politik terlihat terdapat pengurus tidak lagi menjadi guru, karena bergeser ke struktural tapi masih menjadi pengurus PGRI.”Ini kan tidak boleh,”imbuhnya.
Tak hanya itu. Ia juga menilai pengurus PGRI tidak paham kode etik guru. Dimana ada pengurus PGRI tidak jalani tugas dengan baik, pengurus PGRI hanya ribut dijalan-jalan, perangkat pelajaran untuk mendongkrak mutu pendidikan tidak ada. Seharusnya pengurus PGRI menjadi teladan, bukan malah sebaliknya.
“Saya tidak menghakimi, jangan cuman jago retorika, tapi harus membuktikan diri, harus loyal dan punya didikasi,”tuturnya.
Karena menilai PGRI dijadikan sebagai alat politik, Ia lantas meminta PGRI Provinsi untuk mengevaluasi pengurus PGRI Pulau Morotai.”Kedepan PGRI harus dibenahi,”tegasnya.
Sementara Ketua PGRI Morotai, Arafik M. Rahman belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini dipublikasi.(gk)
