JAILOLO,Teluknews.com – Sejumlah kontraktor lokal di Kabupaten Halmahera Barat, Senin (9/05/2022) mengamuk di kantor bupati.
Sejumlah kontraktor lokal ini mengamuk di kantor Bupati, tepatnya di ruangan Unit Layanan Pelelnagan (ULP) di lantai dua kantor bupati lantaran di duga tidak kebagian lima proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10:55 pagi, bahkan salah satu dari kontraktor menyeret nama bupati Morotai Benny Laos dalam kisruh tersebut.
“Ngoni lebe (Kalian lebih) dengar Benny Laos dari pada bupati halbar” teriak salah satu dari kelompok kontraktor lokal.
Beberapa kontraktor lokal bahkan tak segan masuk diruangan ULP dan merusak meja dan kursi. Bahkan ada juga yang menyerang ketua Pokja ULP, namun tidak sampai berkelahi karena langsung dilerai oleh anggota Satpol PP yang berjaga dikantor Bupati.
Kericuhan terjadi akibat kesal terhadap pihak Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, yang diduga bakal membatalkan 5 paket proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dimenangkan CV. Bintang Sintesa dan juga CV.Segitiga Emas, yang diduga bakal digantikan dengan perusahaan lain. Berdasarkan informasi yang dikantongi total anggaran dari 5 Paket Proyek yang bersumber dari DAU tersebut kurang lebih sebesar 9 Miliar sekian.
Salah satu kontraktor lokal Lon Abdul Gafur saat dikonfirmasi senin tadi menyatakan, ULP saat ini tidak berpihak pada kontraktor-kontraktor lokal.
“Saat ini kalau kami meminta agar dibagi rata proyeknya, hal yang tidak mungkin tetapi setidaknya ada pengertian-pengertian supaya kontraktor lokal itu merasa memiliki,”katanya.
Ia juga menyebutkan, masalah dapat proyek atau tidak, bukan menjadi soal.
“Tapi kami telah mengikuti proses tender dengan baik seperti sekarang ini, bahkan informasi yang sudah kami dengar bahwa proses tendernya sudah dinyatakan bintang pada saat evaluasi, artinya bahwa tim Pokja sudah klik bintang maka kami sudah dinyatakan menang,”jelasnya.
Menurutnya, pihak yang kalah tender tidak membawa serta berkas asli Perusahaan dan direkturnya pun tidak hadir saat proses lelang tetapi malah tiba-tiba muncul lagi bahwa ada evaluasi kembali.
“Jadi kami kontraktor-kontraktor lokal merasa tidak puas, saya mohon kepada Bupati dan Wakil Bupati agar mengambil sikap tegas supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya
Disebutkan, sementara ini ada 5 paket proyek yang bakal dibatalkan, yang rencananya dievaluasi kembali.
Ia juga mengaku, tadi saat menemui wakil Bupati Djufri Muhammad, pak wakil langsung memerintahkan Kabag ULP harus mengambil sikap tegas sesuai aturan yang berlaku.
Alon sapaanya juga mengaku tidak begitu hafal dengan nama 5 Paket dan juga nama perusahaan yang dibatalkan.
“Saat ini kinerja ULP sangat buruk, jadi saya minta kepada Bupati dan wakil Bupati Halbar agar segera evaluasi pegawai ULP yang ada terutama Kepala Bagian (Kabag) nya,”pintanya.
Ia juga menyebutkan seluruh ASN itu dibawah naungan Bupati dan wakil Bupati tetapi Bupati dan Wakil Bupati masuk kantor tetapi Kabag ULP malah sering tidak masuk kantor.
“Jadi dari sisi kinerjanya perlu dievaluasi,”tandasnya.
Sementara waki bupati Djufri Muhammad saat dikonfirmasi terpisah mengaku, persoalan tersebut tidak lain adalah kesalahpahaman antara kontraktor dan pihak ULP dan sebenarnya hal semacam ini Kepala bagian unit layanan harus ada dan menjelaskan kepada mereka
“Jadi permasalahannya hanya mis komunikasi, dan ini seharusnya Kabag ULP harus ada dan menjelaskan kepada mereka,”pungkasnya (bur)
