JAKARTA, Teluknews.com- Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara, Fifian Adeningsi Mus menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang digelar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI di Hotel Santika Primer, Jakarta, Selasa (13/09/2022).
Selain Bupati Kepsul, kegiatan yang dibuka oleh Sekjen Kementerian Desa dan PDTT RI, Taufik Madjid itu juga dihadiri Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus dan sejumlah pejabat asal Malut. Di antaranya Bappeda Malut Salmin Djanidi, dan Plt Sekda Kepsul Muhlis Soamole.
Sementara pejabat kementerian yang juga ikut hadir, yakni Dirjen PPDT Kemendes, keterwakilan Kementerian Perokonomian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kominfo serta sejumlah perwakilan lembaga terkait.
Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus dalam paparan materinya terkait langkah percepatan pembangunan daerah tertinggal, mengatakan, Kepusul memiliki sumberdaya alam yang cukup memadai. Namun, potensi sumberdaya itu belum dapat dikelola secara maksimal karena tidak didukung dengan konektifitas infrastruktur yang memadai, yakni jalan dan jembatan serta dermaga dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Kita punya potensi sumberdaya, tapi pengelolaannya belum efektif karena tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai,” kata Fifian.
Olehnya itu, dalam forum tersebut Fifian meminta kementerian dan lembaga terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar dapat membantu Kepsul keluar dari status daerah tertinggal yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau salah satu ukuran daerah tertinggal karena daerah kami tidak memiliki toko di setiap desa, itu saya akui, tapi kalau dari aspek lain saya pikir harus dikaji ulang. Karena masalah yang ada di Sula adalah masalah infrastruktur, dalam hal ini jalan jembatan. Tapi kalau masalah potensi sumberdaya, kami punya potensi yang cukup,” jelas Fifian.
Sementara itu, Sekjen Kemendes PPDT, Taufik Madjid yang membuka Rakornas mengatakan, untuk membangun Kepsul dan Taliabu menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk kementerian.
Olehnya itu, Taufik berharap pada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk dapat menyiapkan program untuk dilaksanakan pada hari aksi nasional nantinya.
“Untuk menyukseskan program aksi nasional dan membawa Sula dan Taliabu keluar dari status daerah tertinggal maka peran serta dukungan pemangku kepentingan, terutama pimpinan SKPD sangat diharapkan,” ujar Taufik. (nd)
