KPK Kembali Periksa ‘raja hutan’ dan Bendahara Dinkes Malut

- Jurnalis

Rabu, 17 Januari 2024 - 19:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (foto: detik.com)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (foto: detik.com)

TERNATE, Teluknews – KPK Kembali periksa ‘raja hutan’ Maluku Utara. M. Syukur Lila diperiksa dalam kasus gubenur nonaktif Abdul Gani Kasuba (AGK).

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara ini tercatat sudah dua kali diperiksa.

Kepala dinas yang biasa dikenal dengan sebutan ‘raja hutan’ itu tiba di Mako Brimob Polda Maluku Utara sekira pukul 13:20 WIT. Ia datang dengan membawa map batik warna kuning.

Syukur tampak mengendarai sepeda motor dinas jenis NMAX hitam dan mengenakan kameja putih lengan panjang dan jeans hitam.

Ketika disembangi awak media saat setibanya di Mako Brimob, Syukur tak mau bicara dan langsung menuju ruangan pemeriksaan.

KPK Kembali Periksa 'raja hutan' dan Bendahara Dinkes Malut
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, M. Syukur Lila saat tiba di Mako Brimob Polda Maluku Utara. (foto: Amirudin)

Selain si ‘raja hutan’, lembaga antirasuah itu juga meminta klarifikasi terhadap sejumlah pejabat lain. Seperti Kepala BKD M. Miftah Baay dan Kepala Dinas DPPA Musrifah Alhadar dan Idris Husen alias Isto dari pihak swasta.

Miftah, Isto dan Musrifah juga sudah dua kali diperiksa. Isto adalah Komisaris PT. Pancona Katara Bumi, kontraktor yang memenangkan tender pekerjaan jalan dan jembatan ruas Wasile-Labi Labi dengan nilai kontrak Rp.23.983.253.500.

Baca Juga :  Polres Siap Terjunkan Personil di Wilayah Enam Desa

Ruas Wasile-Labi Labi adalah proyek multiyears yang dibiayai APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024.

Titik nol hotmix paket proyek sepanjang 13 kilo meter tersebut dimulai di Desa Tutuling Jaya sampai Desa Lolobata. Hingga habis waktu kontrak pada Desember 2023, progresnya hanya 42 persen.

Kuat Dugaan soal Penerbitan IPPKH

Syukur Lila sebelumnnya menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik KPK pada Sabtu akhir pekan kemarin. Dia dimintai keterangan bersama sejumlah saksi lainnya.

Kuat dugaan M. Syukur Lila dikonfrontif perihal penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang barkaitan dengan perizinan tambang.

Pemeriksaan terhadap ‘raja hutan’ diduga kaitannya dengan keterangan Ketua DPP Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif yang diperiksa sebelumnya.

Muhaimin dimintai klarifikasi terkait dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Gubernur Maluku Utara nonaktid Abdul Gani Kasuba (AGK).

Muhaimin dicecar dugaan penerimaan uang dari tersangka AGK dan pengurusan izin pertambangan yang dilakukan pihak Abdul Gani Kasuba. Muhaimin diperiksa di gedung KPK pada Jumat (5/1) lalu.

Baca Juga :  Sekda Halbar Lapor Pelaku Pelemparan Saat Kejadian di Kantor Disperindagkop-UKM

Bendahara Dinkes Ikut Diperiksa

Bukan cuma si ‘raja hutan’ dan beberapa pejabat, lembaga independen tersebut memanggil sejumlah ASN lainnya di lingkup Pemprov Maluku Utara, termasuk Nurafni, Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku Utara.

Istri dari salah satu kasubag di DPRD Maluku Utara itu dipanggil sebagai saksi. Ia datang di Mako Brimob sekira pukul 17.00 WIT.

Belum dikatahui pasti Nurafni diperiksa soal apa, namun kuat dugaan dia dimintai keterangan atas pengembangan kasus suap AGK.

KPK juga memanggil beberapa kontraksi dalam kasus ini. Diantaranya Ismid Bahmid, Said Kasuba, dan Muhammad Nur Usian.

Nama-nama lain yang diperiksa yaitu Cindy Kun Coro, Kristian (ibu rumah tangga), Lucky Pudjapati (pengusaha material), Eliya Bachmid, Jabir Ibrahim (mantan Kadis Pertanian Maluku Utara), Rahmad Abdullah T (PNS di Biro Pemerintahan Setda Pemprov Maluku Utara), Hameli Abdullah, dan seorang dokter Mus LS. T. (red)

Berita Terkait

Gelar Operasi Ketupat Kieraha, Polres Halsel Buat Tiga Pos Pengamanan
Polsek Sanana dan Insan Pers Buka Puasa Bersama, Ini yang Diharapkan Kapolsek
Aniaya Warga, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Jadi Tersanka
Sekda Halbar Lapor Pelaku Pelemparan Saat Kejadian di Kantor Disperindagkop-UKM
Aniaya Warga, Anggota DPRD Morotai Dilaporkan ke Polres Halbar
Aniaya Warga, Kadisperindag Halbar dan Stafnya Terancam Lima Tahun Penjara
Nilai Penyelesaian Kasus Pemukulan Hamsa Masuku Melalui Restorative Justice Sudah Tepat, Praktisi Hukum Minta Polres Kepulauan Sula Hentikan Penyidikan
Penyidik Kejari Halsel Kantongi Calon Tersangka Kasus Operasional 32 Puskesmas

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 21:26 WIB

Jelang May Dai, Polres Sula Gelar FTG dan Simulasi Sispamkota

Senin, 28 April 2025 - 18:11 WIB

Buka Sosialisasi Kopdes Merah Putih, Wabup Helmi Tekankan Cores Business Disesuaikan Karakteristik Desa

Sabtu, 26 April 2025 - 16:31 WIB

Lepas Pawai Ta’aruf, Bupati Bassam Kasuba Ingatkan Peserta STQH ke-28 Tetap Jaga Kesehatan

Jumat, 25 April 2025 - 19:58 WIB

Dilantik Jadi Sekkab Halbar, Julius Marau Janji Wujudkan Visi-Misi Bupati dan Wabup Jadi Agenda Utama

Jumat, 25 April 2025 - 15:46 WIB

Strategi Bassam-Helmi Percepat Pembangunan Lewat Event STQ

Kamis, 24 April 2025 - 12:34 WIB

Besok Julius Marau Dilantik Jadi Sekda Definitif

Rabu, 23 April 2025 - 18:58 WIB

Tindaklanjut Program Presiden, Dinkes Kepsul Mulai Gelar Kegiatan PKG

Selasa, 22 April 2025 - 07:15 WIB

Panitia Terbentuk, Ini Alasan DPC APDESI Halsel Gelar Musyawara Luar Biasa

Berita Terbaru

Daerah

Strategi Bassam-Helmi Percepat Pembangunan Lewat Event STQ

Jumat, 25 Apr 2025 - 15:46 WIB